SISTEM ADMINISTRASI INDONESIA

Selasa, 20 Mei 2011

SISTEM ADMINISTRASI INDONESIA

Oleh Danu Tirta Pratama

UNIVERSITAS DJUANDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Referensi Utama:

1. Lembaga Administrasi Negara RI, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid I dan II, Jakarta : Gunung Agung , Tahun 1996.

2.Patricia W. Ingriham, New Paradigms for Government, San Francisco: Bass Publisher, Tahun 1994.

3.Inu Kencana Syafei, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 1997.

4. Priono Djiptoharianto, Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional, Jakarta: FE UI, Tahun 1993.

SISTEM ADMINISTRASI

Pengertian Sistem

Sistem secara umum berasal dari bahasa inggris walaupun pada awalnya berasal dari bahasa yunai yaitu terdiri dar kata ‘’syn’’ dan ‘’histania’’ yang berarti to place together (menempatkan bersama).

Selanjutnya diberi penjelasan system is a complex of ideas, principles etc forming a coherent whole, (suatu kumpulan pendapat-pendapat, perinsip-perinsip dan lain-lain, yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain). Dalam advanced learner’s dictionary diberi perjelasan system is group of facts, ideas, beliefts etc arranged in an orderly way; as a sytem of philosophy (sistem adalah kumpulan fakta-fakta, pendapat-pendapat, kepercayaan dan lain-lain yang disusun dalam suatu cara yang teratur, seperti sistem filsafat.

Biasanya sistem diartikan sebagai sebagai suatu rangkaian susunan yang saling berkesinambungan yang saling terkait, teratur dan menyeluruh (global). Jadi sistem adalah satu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait mengait antara satu dengan yang lain. Bagian atau anak dari sistem (subsistem), menjadi induk sistem dari rangkaian dari selanjutnya dan sampai menjadi bagian dari yang terkecil. Rusaknya salah satu bagian dari sistem akan merusak sistem yang lain karena sifatnya yang saling kait mengait dan berkesinambungan.

Dalam rumusan administrasi publik maka ia menjadi suatu sistem dan juga menjadi subsitem yang lebih kecil, sebagai suatu subsistem dia menjadi bagian sistem administrasi dan dan sebagai suatu sistem terdiri atas subsistem yang bagiannya lebih kecil seperti tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, keuangan dan lain-lain. Sebagai suatu sistem disamping terkait dengan sistem yang lain seperti sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi juga terkait dengan dan berinteraksi dengan lingkungan hidup, seperti geografi, geologi, flora, fauna bahkan juga kepariwisataan.

Pengertian Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari kata ’’ad’’ dan ’’ministrate’’ yang berarti:

- Melayani - mengelola
- Membantu - menjalankan
- Memenuhi - mengatur
- Melaksanakan – mengurus

Defenisi yang sederhana dan mudah dimengerti tentang administasi diberikan oleh Herbert A. Simonn: Administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals (sebagai kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama). Menurut the Liang gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu.

Sementara meurut Hadari Nawawi administrasi adlah kegiatan atau rangkain kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada hakekatnya pengertian administasi mempunyai prinsip yang sama yang terdiri atas:

a.Kerjasama

b.Banyak orang

c.Untuk mencapai tujuan bersama

Sementara pengertian sempit dari administrasi adalah kegiatan tata usaha, kegiatan sehari-hari dalam perkantoran. Secara lengkap unsur-unsur pelaksanaan administrasi adalah:

a.Pengorganisasin

b.Managemen

c.Tatahubungan

d.Kepegawaian

e.Keuangan
f.Perbekalan
g.Tata usaha

h.Perwakilan

Banyak yang berpendapat managemen adalah bagian dari administrasi atau sebaliknya, pada khakekatnya managemen adalah inti dari administrasi dan administrasi tidak bisa jalan tanpa adanya menagemen yang baik, sementara inti dari managemen adalah kepemimpinan sehingga adminisrasi dapat dijalankan dengan lebih baik. Sama hal dalam sebuah negara yang administrasinya perlu di jalankan oleh managemen yang memiliki strong leaderships. Administrasi pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila mempunyai pemimpin yang kuat tidak plin-plan (mencel-mencel) sehingga arah pemerintahan berjalan dengan baik.

Dalam konteks menjalankan pemerintahan administrasi merupakan jantung dari operasional dari kebijakan yang dibuat, maka tidak salah kalau diamerika yang menjadi pemimpin sebuat pemerintahan disebut dengan administrasi seperti bush administrasi. Sementara di indonesia di sebut dengan pemerintahan seperti pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.
Terkait dengan managemen makan ia mempunyai beberapa fungsi antara lain seperti yang dikemukakan Henry Fayol: Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling.

Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem

Sebagai suatu sistem pada khakekatnya adalah seperangkat komponen, elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh-mempengaruhi dan saling tergantung sehingga keseluruhannnya merupakan suatu kesatuan yang terintgrasi atau totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Nilai atau peranan suatu sistem akan dipengaruhi oleh nilai atau peranan dari sub-sistemnya. Sebaliknya nilai atau peranan suatu subsistem akan ditentukan oleh nilai atau peranan sistem yang bersangkutan.

Suatu sistem bersama dengan berbagai sistem lain yang saling berinteraksi merupakan sub-sistem dari suatu sistem yang lebih besar.

Secara elementer, administrasi terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih, yang bekerjasama melakukan kegiatan tertentu dengan sarana tertentu untuk mencapai tujuan bersama tertentu. Dengan sendirinya antara manusia, kerjasama, kegiatan, sarana dan tujuan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, administrasi merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem administrasi merupakan sistem yang bersifat:

1.         abstrak, karena tidak dapat dikenali wujud rupanya. Bandingkan dengan hal yang berupa barang, materi seperti manusia, batu hewan dan bangunan yang langsung bisa dideskripsikan dan wujudnya dapat dilihat dengan jelas.

2.         buatan manusia (man made systems), karena dia buatan manusia tentunya mempunyai kelemahan dan tidak terlepas dari berbagai kepentingan dari manusia itu sendiri.

3.         3.terbuka (open systems), karena peka terhadap pengaruh lingkungan, baik sosial maupun fisik. Sebagai sesuatu yang sifatnya terbuka harusw terbuka terhadap sesuatu yang baru dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.

4.         hidup (living systems), berkembang terus akibatnya sifat terbukanya. Akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ketika dia bersentuhan dengan hal-hal yang baru, dia akan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman itu sendiri sehingga dia tetap bisa dipaka dan berdaya guna tidak menjadi (out of date).

5.         kompleks, karena di dalamnya terdapat banyak subsistem, terjadi banyak hubungan antara subsistem antara satu dengan yang lain.

Administrasi negara pada hakekatnya merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara/pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dalam abad modern ini adalah kesejahteraan masyarakat. Administrasi negara merupakan spesis atau kehususan dari administrasi sebagai genus, oleh karena itu administrasi negara adalah juga suatu sistem dengan sifat-sifat seperti yang di sebutkan di atas.

Administrasi sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai subsistem antara lain: tugas pokok, fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Sistem administrasi berinteraksi dengan berbagai sistem lain seperti sistem politik, ekonomi, sosial budaya, agama, hukum, di samping ekosistem lain seperti geografi, demografi, dan kekayaan alam.

Sistem Administrasi Negara RI (SANRI)

Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan telah mewujudkan terbentuk NKRI dari Sabang sampai ke Merauke, kemerdekaan bukan merupakan tujuan semata-mata, kemerdekaan baru merupakan pintu pembuka untuk mewujudkan tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.
Untuk mewujudkan itu maka diperlukan segenap daya dan upaya sehingga tercapai cita-cita nasional, oleh karena itu sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 dalam pengembangan konsepsi SANRI harus dilakukan melalui pendekatan sistem, yang bersifat komprehensif dan terpadu.

Penyempurnaan Administrasi Negara RI

Sebagai sistem, admnistrasi negara indonesia perlu dikembangkan dan disempurnakan dalam berbagai aspeknya, sehingga sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional, maka SANRI senantiasa mampu mengatasi kendala, menjawab tantangan dan memamfaatkan peluang yang timbul baik dalam lingkup nasional, regional dan global. Pengembangan dan penyempurnaan yang terus menerus dilakukan itu, disebabkan antara lain:

1.      semakin meningkatnya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan baik volume maupun intensitasnya.

2.      keberhasilan pembangunan telah pula menimbulkan masalah-masalah baru.

3.      adanya perkembangan berbagai faktor lingkungan termasuk pula perkembangan dan perubahan dunia international

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Istilah Administrasi Kepegawaian atau personnel administration di Amerika serikat dipergunakan dalam bidang pemerintahan, sedangkan personnel management dipergunakan dalam bidang bisnis. Di Indonesia ada kecenderungan menggunakan istilah manajemen kepegawaian (personnel management), baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang bisnis.

Pendekatan Administrasi Kepegawaian

Rumusan mengenai administrasi kepegawaian sangat banyak, namun pendekatan dalam administrasi kepegawaian dapat dibedakan menjadi:

1.      Pendekatan kepartaian:

Pendekatan ini terutama didasarkan atas perjuangan kaum politikus. Pengangkatan seseorang untuk memangku jabatan didasarkan atas perjuangan partai.

2.      Pendekatan daya guna:

Pendekatan ini terutama didasarkan atas daya guna, maksudnya pengangkatan seseorang untuk memangku jabatannya didasarkan atas kecakapan atau keahliannya.

3.      Pendekatan hubungan antar manusia:

Pendekatan ini timbul sebagai akibat yang tidak memuaskan dari pendekatan daya guna yang kurang memperhatikan faktor hubungan antar manusia dalam administrasi. Sebagai bagian dari gerakan manajemen ilmiah, administrasi kepegawaian tidak luput dari kritik-kritik antara lain dalam mencapai daya guna terlalu menitikberatkan pada barang-barang mati, penekanan pada prosedur-prosedur, bahan-bahan, bentuk-bentuk dan mengabaikan barang-barang hidupnya, yakni manusia-manusianya. Dengan pendekatan hubungan antar manusia ini tidak berarti bahwa faktor kecakapan ditinggalkan. Hanya pada pendekatan ini perhatian lebih banyak dicurahkan kepada faktor hubungan antar manusia.

Perumusan dan Fungsi-Fungsi Administrasi Kepegawaian

Administrasi Kepegawaian adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga dari tenaga kerja itu diperoleh mutu dan jumlah hasil serta pelayanan yang maksimum (Felix A. Nigro,1963:36).

Sehubungan dengan perumusan tersebut, maka fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan dari administrasi kepegawaian menurut Felix A. Nigro meliputi :

1. Pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian termasuk didalamnya tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas dan tegas.
2. Penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan mempertimbangkan adanya saingan yang berat dari sektor swasta.
3. Penarikan tenaga kerja yang baik
4. Seleksi pegawai yang menjamin adanya pengangkatan calon pegawai yang cakap dan penempatannya dalam jabatan-jabatan yang sesuai.
5. Perencanaan latihan jabatan dengan maksud untuk menambah keterampilan pegawai, memotivasi semangat kerja dan mempersiapkan mereka untuk kenaikan pangkat.
6. Penilaian kecakapan pegawai secara berkala dan teratur dengan tujuan meningkatkan hasil kerjanya dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap.
7. Perencanaan kenaikan pangkat yang didasarkan atas kecakapan pegawai dengan adanya sistem jabatan, di mana pegawai-pegawai yang baik ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kecakapannya, sehingga mereka dapat mencapai tingkat jabatan yang paling tinggi.
8. Kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia
9. Kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan moril serta disiplin pegawai.

Sementara itu Glenn O Stahl, merumuskan administrasi kepegawaian sebagai keseluruhan yang berhubungan dengan sumber-sumber manusia dari organisasi (1962:15). Fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan dalam administrasi kepegawaian menurut Stahl meliputi :

1. Penentuan yurisdiksi
2. Pengusahaan tenaga kerja
3. Pengujian pelamar-pelamar dan pengembangan daftar dari calon-calon yang lulus dalam ujian
4. Pengurusan sistem sertifikasi dan penggunaan dari daftar calon-calon yang lulus ujian, pengurusan masa percobaan dan prosedur-prosedur penempatan kembali dalam jabatan-jabatan lama
5. Pembuatan standar-standar untuk penggolongan tugas-tugas jabatan
6. Pengurusan daftar-daftar pembayaran
7. Penentuan kebijaksanaan yang luas dan prosedur yang distandarisasi tentang hal-hal seperti masa percobaan, pemindahan dan kenaikan pangkat, kehadiran dan cuti, tingkah laku dan disiplin, pemberhentian dan keluhan-keluhan
8. Pengembangan petunjuk dan informasi serta mendorong praktik yang terbaik dalam pengawasan, program-program, kesehatan dan keamanan, penilaian prestasi kerja, lingkungan kerja, rekreasi, dan latihan jabatan.
9. Penyelenggaraan riset kepegawaian
10. Penyelenggaraan latihan jabatan
11. Pelaksanaan sistem pemensiunan pegawai
12. Pemeliharaan rencana yang membangun mengenai hubungan masyarakat
13. Pemberian saran-saran mengenai manajemen kepegawaian dan perbaikan kebijaksanaan secara berkala kepada pimpinan atasan

            Menurut Prof. Dr. R Arifin Abdulrachman, Administrasi kepegawaian negara adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang berkaitan dengan segala persoalan mengenai pegawai-pegawai negara (1960:5). Selanjutnya kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian negara meliputi :

1. Analisa jabatan, klasifikasi jabatan dan evaluasi jabatan(1)
2. Recruitment, ujian-ujian dan penempatan(2)
3. Training
4. Promosi dan transfer
5. Penggajian
6. Employee counselling
7. Personnel relations
8. Disiplin dan moral
9. Catatan kepegawaian

            Paul Pigors dan Charles A. Myers serta Thomas G Spates berpendapat bahwa administrasi kepegawaian adalah suatu tata cara atau prosedur tentang cara-cara mengorganisasi dan memperlakukan orang yang bekerja sedemikian rupa sehingga mereka masing-masing mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari kemampuannya, jadi memperoleh efisiensi yang maksimum untuk dirinya sendiri dan golongannya. Disamping itu untuk perusahaan, di mana mereka merupakan bagian yang menentukan keuntungan yang bersifat kompetitif dan hasil yang optimum (1961:12)

            Kalau kita perhatikan rumusan di atas, nampak bahwa perumusan tersebut ditekankan pada dua hal, yakni:

1. Administrasi kepegawaian didasarkan atas suatu tata cara, dari mana diperoleh sudut pandangan dan teknik-teknik mengawasi orang-orang yang sedang bekerja.
2. Administrasi kepegawaian yang baik membantu individu untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak hanya untuk mendapatkan kepuasan individu yang maksimum dari pekerjaannya, tetapi juga kepuasan sebagai bagian dari suatu kelompok pekerjaan.

Dalam perumusan ini anggapan bahwa jika orang-orang diperlakukan sebagai individu yang mempunyai tanggung jawab dan juga sebagai anggota kelompok yang bekerja sama, maka mereka akan memberikan kontra prestasi dengan jalan melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya untuk organisasi, di mana mereka merupakan bagian yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah lebih kuat dan lebih efektif dari pada paham otoriter dan bahwa baik dalam organisasi perusahaan maupun pemerintahan pegawai-pegawai akan lebih berbahagia dan akan bekerja lebih efektif dari pada jika mereka selalu disodori dengan aturan-aturan (ditekankan pada pekerjaan, tidak bebas bekerja).

Menurut Lawrence A. Appley, manajemen dan administrasi kepegawaian adalah satu dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Administrasi kepegawaian mula-mula menjadi bagian dari manajemen ilmiah, terutama dalam hubungannya dengan employment, ujian, penempatan, penentuan upah dan penilaian hasil kerja. Manajemen yang baik berarti memperoleh hasil yang efektif melalui orang-orang. Manajer yang berhasil mendapatkan orang-orang untuk diajak bekerja sama, bukan karena ia mempunyai kekuasaan terhadap mereka dan dapat memerintahkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dikehendakinya, akan tetapi karena ia merupakan seorang pemimpin yang dicintai oleh orang-orang bawahannya, sehingga orang-orang ini suka bekerja dengan giat dan sebaik-baiknya. Mendapatkan kerja sama yang ikhlas dari bawahan merupakan persoalan manajemen.

Manajemen memberikan instruksi-instruksi yang jelas dan latihan-latihan yang efektif, sehingga orang-orang tersebut mengetahui dan cakap serta terampil mengerjakan apa yang diharapkan. Manajemen mengawasi hasil-hasil pekerjaan dari orang-orang bawahan secara terus menerus dan memberitahukan bagaimana sebaiknya mereka harus bekerja. Manajemen harus terus menerus berusha mencapai hasil pekerjaan yang lebih baik, dengan jalan mendorong, mengajak, memberi semangat dan motivasi. Dari uraian ini jelaslah bahwa manajemen kepegawaian sesungguhnya sama dengan administrasi kepegawaian (1961:6)

Dalam kamus administrasi , administrasi kepegawaian dirumuskan sebagai segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (1968:195). Aktivitas administrasi kepegawaian terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan, pemberian balas jasa dan pemberhentian.

            Fungsi-fungsi administrasi kepegawaian secara terperinci dikemukakan oleh William E Mosher dan J Donald Kingsley. Menurut keduanya fungsi administrasi kepegawaian yang luas dan up-to-date adalah

1. Klasifikasi- yurisdiksi
2. Klasifikasi – kewajiban
3. Penarikan tenaga kerja
4. Seleksi dan sertifikasi(3)
5. Percobaan
6. Penilaian kecakapan pegawai
7. Pemindahan
8. Kenaikan pangkat
9. Penempatan kembali dalam jabatan lama
10. Latihan dan pendidikan
11. Kehadiran , absensi
12. Pengeluaran pegawai
13. Disipilin
14. Pengajuan keberatan
15. Kompensasi, imbalan jasa(4)
16. Pemeriksaan daftar pembayaran/gaji
17. Pensiun
18. Keluhan dan saran
19. Kesehatan, rekreasi dan kesejahteraan
20. Lingkungan kerja
21. Kerjasama pegawai
22. Kerjasama pegawai- atasan
23. Peraturan dan ketentuan
24. Penyelidikan atas pelaksanaan undang-undang
25. Riset
26. Hubungan masyarakat.

KELEMBAGAAN APARATUR PEMERINTAH

APARATUR PEMERINTAH

Agar aparatur pemerintah dapat berjalan dengan baik maka dalam penyusunannya kelembangaan dibuat asas-asas pengorganisasin, antara lain:

a.Asas kejelasan tujuan
b.Asas pembagian tugas
c.Asas fungsionalisasi
d.Asas pengembangan jabatan fungsional
e.Asas koordinasi
f.Asas kesinambungan
g.Asas kesederhanaan
h.Asas keluwesan
i.Asas akordian/penciutan
j.Asas pendelegasian
k.Asas rentan kendali
l.Asas jalur dan staf
m.Asas kejelasan dalam hierarki

APARATUR PEMERINTAH PUSAT
1.presiden
2.kabinet
3.departemen
4.kantor menteri koordinator
5.kantor menteri negara
6.lembaga-lembaga non departemen
7.lembaga-lembaga lain
8.sekretariat negara
9.kejaksaan
10.TNI dan Polri
11.perwakilan indonesia di luar negeri

APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Landasan pembentukan pemerintahan di daerah adalah UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah:

1.      asas desentralisasi: penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada pemerintah daerah

2.      asas dekonsentrasi: pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada pejabat-pejabat di daerah

3.      asas tugas perbantuan: tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dan bertanggungjawab kepada yang menugaskannya.

PEMBAGIAN WILAYAH

1.      Daerah otonom: kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan. Daerah otonom dibentuk dengan syarat-syarat:

a.       kemampuan ekonomi

b.      jumlah penduduk

c.       luas daerah

d.      pertahanan dan keamanan nasional

2.      Otonoimi daerah: hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

PEMBANGUNAN NASIONAL

1.tujuan: memajukan masyarakat adil dan makmur

2.makna da kahekat pembangunan nasional: membangun manusia indonesia yang seutuhnya.

ASAS PEMBANGUNAN INDONESIA

a.asas keimanan

b.asas mamfaat

c.asas demokrasi

d.asas adil dan merata

e.asa keseimbangan, keserasian,keselarasan dan perikehidupan

f.asas hokum

g.kemandirian
h.asas perjuangan

i.asas ilmu pengetahuan dan teknologi

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

1.Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum

2.sistem konstitusioanl

3.presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintahan Negara

4.presiden bertanggungjawab kepada rakyat melalui DPR

5.menteri negara adalah pembantu presiden

6.kekuasaan negara tidak tak terbatas

FUNGSI NEGARA

1.fungsi konstitutif: menetapkan UUD 1945

2.fungsi eksekutif: menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan Negara

3.fungsi legislatif: membuat undang-undang

4.fungsi yudikatif: kehakiman

5.fungsi auditif: BPK

MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL

Dipilih dan ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu) lima tahun sekali.

TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN
1.menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi

2.bersama-sama DPR membuat undang-undang

3.dalam kegentingan yang memaksa membuat Perpu

4.menetapkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya.

PENGERTIAN GRASI , AMNESTI, ABOLISI,REHABILITASI

1.      Grasi

Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang.
2. Amnesti

Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.
3. Abolisi

Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.
4. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya